Cirebon, 11 Juni 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon yang bertempat di Aston Cirebon Hotel. rapat ini dihadiri oleh unsur anggota TIMPORA yang terdiri dari instansi pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, serta instansi terkait lainnya yang memiliki peran dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Cirebon.

Komang Trisna Diatmika, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota dan Kabupaten Cirebon di Aston Cirebon Hotel, Kota Cirebon, Kamis (11/6/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Kabid Wasdakim) Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat, Iman Teguh Adianto, yang menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam mendukung efektivitas pengawasan orang asing di daerah. Menurutnya, pertukaran informasi yang cepat dan akurat menjadi salah satu kunci dalam mencegah potensi pelanggaran keimigrasian serta menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Melalui forum ini, seluruh anggota TIMPORA diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing secara efektif dan terintegrasi.

Anggota TIMPORA dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi terkait mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota dan Kabupaten Cirebon di Aston Cirebon Hotel, Kota Cirebon, Kamis (11/6/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian, penyalahgunaan izin tinggal, serta berbagai aktivitas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antaranggota TIMPORA, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.

Selaku penyelenggara kegiatan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi melalui TIMPORA memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan orang asing yang efektif. Melalui koordinasi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan, diharapkan seluruh anggota TIMPORA dapat bersama-sama mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian serta menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar, ditandai dengan sesi diskusi dan pertukaran informasi antarinstansi yang konstruktif. Hasil rapat koordinasi ini diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat langkah-langkah pengawasan keimigrasian serta meningkatkan efektivitas kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon.

Cirebon, 11 Juni 2026 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan koordinasi dan partisipasi dalam agenda lintas instansi yang dilaksanakan di wilayah Cirebon.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi sebagai upaya memperkuat hubungan kelembagaan antarinstansi pemerintah di wilayah kerja Cirebon.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas berbagai peluang kerja sama dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mendukung pelayanan publik, pengawasan, serta pertukaran informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung kelancaran aktivitas di kawasan pelabuhan dan wilayah kerja masing-masing.

Selain melaksanakan koordinasi kelembagaan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon turut memberikan edukasi keimigrasian dalam kegiatan Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “Cara Aman Bekerja di Luar Negeri” yang diselenggarakan oleh UPTD LTSA PMI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon diwakili oleh Syafiruddin selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas I TPI Cirebon sebagai narasumber.

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Syafiruddin, dalam kegiatan Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “Cara Aman Bekerja di Luar Negeri” yang diselenggarakan oleh UPTD LTSA PMI Disnakertrans Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Kamis (11/6/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Pada kesempatan tersebut, Syafiruddin menyampaikan materi terkait dokumen perjalanan Republik Indonesia, prosedur permohonan paspor, serta berbagai ketentuan keimigrasian yang perlu dipahami oleh masyarakat. Edukasi tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan dokumen perjalanan yang sah serta kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku.

Kehadiran Kantor Imigrasi Cirebon dalam kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan literasi keimigrasian masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam memberikan edukasi dan pelayanan publik. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan komprehensif terkait keimigrasian maupun prosedur perjalanan ke luar negeri.

Melalui pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menunjukkan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.