CIREBON — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon melaksanakan Operasi Wira Waspada 2026 pada tanggal 8–9 April 2026 sebagai bagian dari operasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Operasi ini secara resmi dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Iman Teguh Adianoto, yang didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Deny Haryadi serta Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Sonny Prabowo.

Pengawasan dilaksanakan di empat wilayah kerja, meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon.

Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan izin tinggal Warga Negara Asing sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Wira Waspada 2026, Cirebon, Selasa (8/4/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA), serta peninjauan langsung terhadap aktivitas yang dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, Iman Teguh Adianoto menegaskan bahwa Operasi Wira Waspada merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia.

"Operasi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan serta mendukung iklim investasi yang kondusif," ujar Iman.

Operasi Wira Waspada menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga ketertiban administrasi keimigrasian. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara profesional dan humanis dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dapat berjalan optimal, sehingga turut mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, serta kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha.

MAJALENGKA — Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, menerima kunjungan kerja Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Direktorat Jenderal Imigrasi, Suhendra, dalam rangka monitoring dan evaluasi kesiapan pelayanan keimigrasian menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan layanan keimigrasian dalam menghadapi peningkatan volume keberangkatan calon jemaah haji, khususnya pada periode puncak operasional.

Dalam kunjungan tersebut, Suhendra melakukan peninjauan langsung terhadap alur layanan keimigrasian serta kelayakan sarana dan prasarana. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan keimigrasian dapat berjalan secara lancar, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi calon jemaah haji.

Sejumlah aspek strategis turut menjadi perhatian, di antaranya kondisi ruang server sebagai pusat pengelolaan sistem keimigrasian, ketersediaan dan penataan pembatas jalur antrean, serta kesiapan jumlah dan penempatan petugas imigrasi. Hal ini dinilai krusial mengingat tingginya intensitas pelayanan selama musim haji yang membutuhkan dukungan optimal dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Selain itu, disampaikan pula arahan terkait optimalisasi sarana pendukung, khususnya penggantian perangkat pengatur suhu (AC) pada ruang server guna menjaga stabilitas sistem dan mengantisipasi potensi gangguan teknis selama operasional berlangsung.

Berdasarkan hasil peninjauan, Beliau menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon bersama Bandara Internasional Kertajati dinilai telah siap dalam mendukung kelancaran proses keimigrasian bagi calon jemaah haji tahun 2026.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga kualitas pelayanan publik tetap prima, khususnya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh proses keimigrasian di Bandara Internasional Kertajati dapat berjalan secara optimal dan memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mulai memberlakukan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas dukungan manajemen dan/atau tugas administratif. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 dan berlaku mulai Jumat (10/4/2026).

Penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara memanfaatkan fasilitas autogate. Foto: Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa kebijakan ini untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan energi secara lebih efisien, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berorientasi jangka panjang.
"Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa," ujar Hendarsam pada Rabu (8/4/2026).
ASN yang tetap bertugas seperti biasa di hari Jumat meliputi seluruh personel yang bertugas di Kantor Imigrasi (pelayanan paspor dan izin tinggal), tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas negara serta unit intelijen dan pengawasan keimigrasian.
Ditjen Imigrasi juga melakukan pengawasan ketat terhadap efektivitas kerja pegawai yang menjalankan WFH. Setiap atasan langsung diwajibkan memantau hasil kerja harian guna memastikan produktivitas tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor secara fisik.
Sebagai penutup, Hendarsam Marantoko memberikan pesan bagi seluruh jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tetap memprioritaskan kepentingan publik.
"Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun," pungkas Hendarsam.

Petugas Imigrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses permohonan paspor. Foto: Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia.