CIREBON — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon melaksanakan soft opening pelayanan keimigrasian di Grage City Mall Cirebon pada Kamis (5/2). Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut diikuti oleh para pemohon layanan keimigrasian sebagai bagian dari uji kesiapan operasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon yang melakukan pemantauan langsung terhadap alur pelayanan, kesiapan petugas, serta sarana dan prasarana pendukung di lokasi layanan.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika juga melakukan evaluasi awal terhadap mekanisme pelayanan guna memastikan proses berjalan efektif, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mengakses layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan tersebut.

Pelaksanaan soft opening ini merupakan bagian dari langkah strategis Kantor Imigrasi Cirebon dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tahap pemantapan sebelum pelaksanaan grand launching layanan keimigrasian di Grage City Mall Cirebon.

CIREBON — Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen penting bagi umat Muslim untuk menunaikan ibadah puasa, memperbanyak ibadah, dan mempererat tali silaturahmi. Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menyesuaikan jam operasional layanan keimigrasian untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya.

Menyesuaikan jam kerja bulan Ramadan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian PAN RB, layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon akan beroperasi dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis: pukul 08.00 - 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 - 12.30)
2. Jumat: pukul 08.00 - 15.30 WIB (istirahat pukul 11.30 - 12.30)
3. Sabtu - Minggu (layanan pengambilan paspor akhir pekan): pukul 08.00 - 12.00 WIB

Dengan penyesuaian ini, masyarakat tetap dapat mengakses berbagai layanan keimigrasian secara nyaman dan teratur selama bulan Ramadan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon juga mengucapkan Marhaban ya Ramadan, semoga ibadah puasa di bulan penuh berkah ini membawa ketenangan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi 0822 2327 2829 

Tiga orang Warga Negara Taiwan saat menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Cirebon, Selasa (3/2/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Cirebon — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian terhadap tiga warga negara asing (WNA) asal Taiwan pada Jumat (6/2/2026) karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan yang dimilikinya. Ketiga WN Taiwan tersebut masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas Visa on Arrival (VOA). Berdasarkan ketentuan peraturan keimigrasian, izin tinggal kunjungan melalui VOA tidak diperuntukkan untuk kegiatan bekerja. Namun dalam pelaksanaannya, ketiganya justru melakukan aktivitas pekerjaan di wilayah Pabedilan, Kabupaten Cirebon.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan hasil dari operasi intelijen dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).

Kronologi Penindakan

Pada tanggal 3 Februari 2026, Tim Inteldakim melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian di salah satu pabrik yang berlokasi di Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan tiga WNA asal Taiwan masing-masing berinisial CYC (35), LKC (43), dan LSH (47).

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon bersama tiga orang Warga Negara Taiwan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, saat proses deportasi, Jumat (6/2/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan awal di lokasi, diketahui bahwa ketiganya masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA). Namun, yang bersangkutan kedapatan melakukan aktivitas pengecekan mesin serta memberikan pengarahan terkait penggunaan mesin kepada para pekerja lokal, yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dimiliki.

Selanjutnya, ketiga WNA tersebut diamankan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyimpulkan bahwa ketiganya terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Atas perbuatannya, para WNA tersebut dikenakan tindakan sesuai Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain dikenai tindakan pendeportasian, nama-nama yang bersangkutan juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sehingga tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

“Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengawasan keimigrasian akan terus kami perketat, khususnya pada sektor-sektor yang rawan terjadi penyalahgunaan izin tinggal,” tegas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Komang Trisna Diatmika, A.Md.Im., S.H., M.A.P.

Sepanjang tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon telah melaksanakan tindakan pendeportasian terhadap 11 (sebelas) Warga Negara Asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Imigrasi Cirebon dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Ciayumajakuning.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon juga mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait keberadaan orang asing yang mencurigakan dengan melaporkannya melalui kanal resmi atau aplikasi pelaporan yang tersedia.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan iklim investasi dan pariwisata di wilayah Cirebon tetap kondusif, aman, dan tertib hukum.

Proses pendeportasian dilaksanakan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Ketiganya dipulangkan ke negara asal menggunakan maskapai China Airlines pada 6 Februari 2026. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja, serta mengimbau seluruh warga negara asing agar mematuhi peraturan yang berlaku dan menggunakan izin tinggal sesuai peruntukannya.

Cirebon — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon memindahkan satu orang deteni ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (3/2/2026). Pemindahan dilakukan dengan pengawalan tiga orang petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon hingga proses serah terima di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Setibanya di Rudenim Semarang, deteni menjalani pemeriksaan kesehatan serta proses registrasi administrasi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dan Rumah Detensi Imigrasi Semarang sebagai penanda resmi peralihan penanganan deteni.

Deteni Warga Negara Asing asal China menjalani pemeriksaan kesehatan setibanya di Rumah Detensi Imigrasi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (3/2/2026). Foto: Humas Kanim Cirebon.

Deteni yang dipindahkan diketahui merupakan seorang Warga Negara Asing asal China atas nama TKH (35). Pemindahan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani masa penempatan selama 30 hari di Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, sehingga sesuai peraturan perundang-undangan harus dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi untuk penanganan lanjutan.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Deny Haryadi, A.Md.Im., S.H., M.H., menegaskan bahwa pemindahan deteni ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan secara profesional dan terukur.

“Pemindahan deteni ke Rumah Detensi Imigrasi dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur keimigrasian. Seluruh tahapan kami laksanakan sesuai ketentuan, mulai dari pengawalan, pemeriksaan, hingga serah terima, guna memastikan penanganan deteni berjalan tertib dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian secara konsisten, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dalam setiap proses penanganan Warga Negara Asing.